Sejarah perubahan sosial selalu diawali dengan pergulatan yang melibatkan kaum intelektual. Peran dan fungsi mereka cukup besar terutama di dalam menggerakkan masyarakat, melakukan reorientasi dan reorganisasi sosial serta dalam rangka mengisi ruang imajinasi sosial. Lihat misalnya revolusi politik di Prancis, revolusi Bolshevik di Rusia, revolusi kebudayaan di Cina atau perubahan yang relatif damai seperti revolusi bunga di Portugal dan revolusi kaum buruh di Polandia. Semua proses perubahan itu, baik radikal (revolusi) maupun fundamental (reformasi) tidak terlepas dari peran intelektual.
Di Indonesia, kaum intelektual berada pada posisi penting dalam memperjuangkan dan memformulasikan arah perjalanan bangsa. Di awal kemerdekaan misalnya terjadi perdebatan ideologis cukup kental antara Soekarno dan Natsir di mana pergumulan panjang ideologi itu kemudian melahirkan Pancasila. Begitu pula proses bergulirnya reformasi 1998 yang merubah tatanan sistem pemerintahan secara fundamental. De facto, intelektual menjadi tonggak perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik.
Dalam arti sempit, intelektual identik dengan kaum terdidik (schooler). Identitas sosial menempatkan intelektual sebagai kaum cendikia yang cerdik dan pandai serta mempunyai pengetahuan yang tinggi dan luas. Namun dalam wacana geneonologis, pengertian intelektual tidak hanya berhenti di situ melainkan lebih dilihat dari segi peran sosial yang dimiliki, yakni sebagai orang yang memahami kondisi masyarakat, mengerti akan tujuan kehidupan bersama serta berjuang mewujudkan tujuan itu secara bersama. Kaum intelektual mempunyai pandangan yang melampaui realitas yang mampu membawa kebaikan bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, tugas utamanaya adalah melakukan reorientasi sosial serta mengorganisasikannya secara praksis bahkan revolusioner.
Melalui pengertian tersebut, sebutan intelektual tidak hanya dialamatkan pada orang-orang yang belajar di perguruan tinggi, tetapi kepada siapa pun yang mempunyai pengetahuan luas serta memiliki peran dan kepedulian sosial. Antonio Gramsci mengistilahkan orang semacam itu dengan intellectual organic sedangkan ‛Alî Syarî‛atî menyebutnya ra’ûsan fikr. Syarî‛atî menggunakan istilah itu dalam rangka membedakan antara intelektual dan ilmuan. Baginya, bahasa yang digunakan oleh intelektual dalam membicarakan sesuatu adalah bahasa seharusnya, yakni apa yang harus dilakukan. Sedangkan ilmuan menjelakan sesuatu dengan bahasa yang sebenarnya atau apa adanya. Intelektual selalu memihak kepada kebenaran, baik ideologi maupun konsep atau gagasan yang terbaik buat masyarakat, sementara ilmuan tidak dapat melakukan pemihakan itu kecuali menjelaskan hasil penelitian keilmuan apa adanya.
Jawara, Ulama, dan Cendikia
Realitas sosial di Banten sejak masa kerajaan sudah mengenal adanya stratifikasi sosial yang lebih dikenal dengan undukan. Pada masa itu, struktur sosial dibagi dengan mengikuti struktur masyarakat bimodal, yaitu masyarakat lapisan atas yang meliputi elit kesultanan dan bangsawan dan lapisan masyarakat bawah seperti petani, pedagang, dan sebagainya. Namun, identitas jawara dan dan ulama yang menjadi kelompok berpengaruh dalam masyarakat baru muncul di era kolonial Belanda. Dua kelompok identitas ini mempunyai kharisma sangat tinggi dan cukup disegani sehingga mampu memberikan citra bagi budaya setempat.
Jawara lebih dikenal sebagai kalangan yang memiliki kemampuan dalam ilmu kanoragan namun rata-rata tidak mempunyai pekerjaan tetap dan seringkali bertindak melanggar hukum. Meski demikian, keberadaannya sangat diakui karena kontribusinya di dalam memperjuangkan kebebasan masyarakat dari komersialisiasi dan kapitalisasi agraria pemerintahan kolonial. Lain dari itu, kiyai merupakan orang yang memiliki keahlian dalam bidang keagamaan yang dijadikan otoritas dalam setiap perilaku atau tindakan. Pendapatnya senantiasa mempengaruhi paradigma dan pola pikir masyarakat baik dalam ruang privat maupun dalam kehidupan sosial. Bahkan dengan kemampuan magisnya, kiyai diyakini mampu mengobati berbagai macam penyakit dengan memberikan jimat yang kemudian dianggap sakral.
Dua identitas golongan tersebut, pada era pemerintahan kolonial mempunyai peran strategis di dalam memperjuangkan kehidupan masyarakat Banten. Pada taraf perkembangannya ketika terlepas dari jeratan kolonial, jawara yang menempati posisi masyarakat paling bawah semakin menegaskan identitasnya sebagai kelompok yang kuat, pengendali stabilitas sosial, dan bersama kiya ikut mengorganisasi kehidupan masyarakat. Bahkan tidak jarang dari mereka dipercaya untuk memegang posisi lurah (jaro) di berbagai desa. Puncaknya, pada masa orde baru, keadaan ternyata memberikan ruang yang begitu luas kepada jawara untuk menempati kedudukan strategis di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, sehingga jawara mempunyai kesempatan untuk merubah status sosialnya secara vertikal menjadi kelas elit atau penguasa.
Pada era reformasi di mana ruang politik semakin terbuka, dinamika sosial di Banten menunjukkan gejala dominan sebagaimana panggung politik nasional. Di era ini, semua elemen masyarakat tidak dapat memisahkan diri dari persoalan politik. Walaupun demikian, ruang sosial masih tetap dikendalikan oleh dua kekuatan golongan ini, terutama para jawara, sehingga cukup mudah mengarahkan masyarakat. Gelanggang politik secara homogen dibagi atas dua kekuatan, yaitu golongan jawara dan golongan kiyai beserta pengikut masing-masing. Akibatnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan yang bermuara pada terciptanya dua kutub dikotomis antara keduanya.
Belakangan, bersamaan dengan pesatnya dunia pendidikan, muncul golongan baru yang disebut dengan kaum cendikia. Golongan ini terdiri dari para pelajar dan orang-orang terdidik yang ikut mewarnai dinamika sosial Banten. Melalui berbagai institusi dan organisasi, mereka merespon kondisi sekitar dengan cara menyebarkan gagasan, melakukan advokasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Hanya saja, kelompok sipil terakhir ini belum mempunyai kendali dan dominasi yang cukup kuat terutama dalam meretas kebuntuan keadaan di tingkatan grass root. Gejala kultural seperti sekat-sekat yang menghambat keutuhan sosial belum bisa dihilangkan sehingga belum mampu menyemai benih-benih kebersamaan.
Peleburan Identitas
Dua kutub dikotomis antara jawara dan ulama sebenarnya bisa disatukan sebagaimana yang telah terjadi pada masa pemerintahan kolonial. Tentu proses penyatuan itu tidak serta merta melebur dengan sendirinya karena garis kepentingan pada domain kekuasaan masing-masing sangat mencolok. Di sini dibutuhkan kesatuan cita yang diperjuangkan dalam bahasa ideologis yang sama yaitu ideologi kaum intelektual. Ideologi yang memihak pada kebenaran demi kesejahteraan bersama, membela kelompok-kelompok termarginalkan (mustadh‛afîn), dan merekatkan ikatan-ikatan yang tercerai-berai oleh kepentingan sesaat.
Kaum intelektual lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Ia senantiasa sadar bahwa terwujudnya masyarakat yang damai dan sejahtera merupakan tugas paling utama dalam kehidupan. Oleh karena itu, hal-hal yang mengancam kesejahteraan seperti korupsi, konflik, dan semacamnya menjadi tanggung jawab sosial yang harus diselesaikan. Wawasan kebangsaannya memancar dalam setiap gerak langkah yang ditujukan kepada terciptanya perdamaian, keadilan, dan kemakmuran. Mereka menambatkan arti hidup bukan pada kekayaan pribadi melainkan seberapa besar hidup itu memberi manfaat bagi kehidupan bersama.
Pada prinsipnya, menanamkan ideologi kaum intelektual kepada kelompok jawara dan kiyai tidaklah sulit karena secara historis keduanya pernah menyatu di bawah bingkai ideologi ini. Yang diperlukan adalah penyamaan visi untuk membangun masyarakat Banten menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini penting karena akan merubah basis kultural yang selama ini cenderung stereotipikal. Di samping itu, sikap saling curiga dan menganggap yang lain (the other) sebagai musuh bisa dieliminasi. Visi ini akan merubah sikap keduanya untuk saling menerima dan saling memahami (mutual understanding) untuk kemudian bersatu memperjuangkan nasib rakyat.
Ada dua hal yang harus dilakukan di dalam menggapai tujuan itu. Pertama, inisiasi dari kedua kelompok untuk menjalin komunikasi intensif mengenai persoalan masyarakat. Komunikasi akan bermuara pada sikap i‛tirâf (saling mengenal dan memahami) sehingga muncul bahasa yang sama di atas kepedulian antar sesama. Hal ini berguna dalam memformulasikan perjuangan baik persoalan kultural maupun kebijakan struktural pemerintahan. Tidak hanya itu, komunikasi juga perlu dilakukan dengan semua pihak agar mampu menyerap informasi dan kebutuhan serta menghindari kesalahan pemahaman (misunderstanding).
Kedua, adanya wawasan kebangsaan yang diinternalisasi melalui media pendidikan formal maupun non-formal. Di setiap organisasi, majlis ta’lim dan perkumpulan lainnya perlu ditanamkan nilai-nilai kebersamaan yang diletakkan di atas dasar persaudaraan sehingga terjalin hubungan kerja sama. Di sini harus dijelaskan mengenai pentingnya kebersamaan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kehidupan. Di tengah krisis multi dimensi sekarang ini, bukan saatnya lagi menunjukkan egoisme kelompok atau kekuatan golongan masing-masing. Sebaliknya, kita harus bergandengan tangan dalam mengatasi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, dan semacamnya.
Dua hal tersebut merupakan jalan bagi terpatrinya ideologi intelektual dalam rangka melebur identitas jawara dan kiyai. Muara peleburan itu adalah munculnya kepedulian sosial di mana kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama. Kesamaan visi serta penegasan peran sosial menjadi kunci utama dalam meneguhkan keberadaannya sebagai civil society. Dengan demikian, Banten yang selama ini dikenal dengan “tanah para jawara“ bisa bergeser dengan sendirinya sebagai masyarakat madani sebagaimana pada zaman Muhammad di Madinah. Masayarakat yang saling percaya dan saling bekerja sama dalam hal kebaikan dan dalam mencegah terjadinya kemungkaran.
***
http://www.zulkieflimansyah.com/in/baca/514/ideologi-intelektual-upaya-meleburkan-identitas-jawara-dan-kiyai.html
Assalamu ‘alaikum Wr Wb.
Assalamu ‘alaikum Wr Wb
